Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat

NO	NOMOR	TANGGAL PENGESAHAN	TENTANG
1.	1 Tahun 2021	07-05-2021	Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA)
2.	1 Tahun 2020	28-02-2020	Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement)
3.	17 Tahun 2017	22-11-2017	Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
4.	20 Tahun 2014	17-09-2014	Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian
5.	11 Tahun 2014	22-03-2014	Keinsinyuran
6.	7 Tahun 2014	11-03-2014	Perdagangan
7.	3 Tahun 2014	15-01-2014	Perindustrian
8.	17 Tahun 2012	30-10-2012	Perkoperasian
9.	9 Tahun 2011	08-08-2011	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
10.	10 Tahun 2011	08-08-2011	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
11.	39 Tahun 2009	14-10-2009	Kawasan Ekonomi Khusus
12.	20 Tahun 2008	04-07-2008	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
13.	44 Tahun 2007	01-11-2007	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan perdagangan Bebas menjadi undang - undang
14.	25 Tahun 2007	26-04-2007	Penanaman Modal
15.	9 Tahun 2006	14-07-2006	Sistem Resi Gudang
16.	2 Tahun 2005	03-08-2005	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang - undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang - Undang.
17.	19 Tahun 2003	19-06-2003	Badan Usaha Milik Negara
18.	37 Tahun 2000	21-12-2000	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
19.	36 Tahun 2000	21-12-2000	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
20.	30 Tahun 2000	20-12-2000	Rahasia Dagang
21.	18 Tahun 1999	07-05-1999	Jasa Konstruksi
22.	8 Tahun 1999	20-04-1999	Perlindungan Konsumen
23.	5 Tahun 1999	05-03-1999	Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
24.	32 Tahun 1997	05-12-1997	Perdagangan Berjangka Komoditi
25.	9 Tahun 1995	26-12-1995	Usaha Kecil
26.	25 Tahun 1992	21-10-1992	Perkoperasian
27.	1 Tahun 1987	28-01-1987	Kamar Dagang dan Industri
28.	10 Tahun 1985	02-10-1985	Pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.
29.	5 Tahun 1984	29-06-1984	Perindustrian
30.	3 Tahun 1982	01-02-1982	Wajib Daftar Perusahaan.
31.	12 Tahun 1970	07-08-1970	Perubahan dan Tambahan Undang-undang No.6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
32.	11 Tahun 1970	07-08-1970	Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing
33.	4 Tahun 1970	27-03-1970	Pembentukan Daerah Perdagangan bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang
34.	3 Tahun 1970	27-03-1970	Ketentuan-ketentuan pokok daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
35.	6 Tahun 1968	03-07-1968	Penanaman Modal Dalam Negeri.
36.	5 Tahun 1968	29-06-1968	Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Peselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai penanaman modal.
37.	12 Tahun 1967	18-12-1967	Pokok-pokok Perkoperasian.
38.	1 Tahun 1967	10-01-1967	Penanaman Modal Asing
39.	16 Tahun 1965	23-08-1965	Pencabutan Undang-undang No.78 tahun 1958 tentang Penanaman Modal asing yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.15 Prp Tahun 1960.
40.	14 Tahun 1965	02-08-1965	Perkoperasian
41.	12 Tahun 1965	14-06-1965	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.10 Tahun 1962 tentang Pencabutan Undang-undang Krisis Import 1933 (LN. tahun 1962 No.44) menjadi Undang-Undang.
42.	11 Tahun 1965	14-06-1965	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang No.2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan, menjadi Undang-Undang.
43.	26 Tahun 1964	25-11-1964	Pemberian Perangsang Penanaman Modal.
44.	21 Tahun 1961	11-10-1961	Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.
45.	10 Tahun 1961	10-05-1961	Penetapan Perpu No.1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang.
46.	3 Tahun 1960	07-01-1960	Pengesahan Undang-undang darurat No.3 Tahun 1955 tentang Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara dalam arti "Indische Bedrijvenwet" menjadi Undang-undang.
47.	86 Tahun 1958	31-12-1958	Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda di Indonesia
48.	79 Tahun 1958	27-10-1958	Perkumpulan Koperasi
49.	71 Tahun 1957	18-11-1957	Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Matschappij N.V. (B.V.M.) (lembaran Negara Tahun 1954 No. 67) sebagai Undang-undang
50.	23 Tahun 1957	08-04-1957	Penetapan Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1955 (lembaran-negara No. 42 Tahun 1955) Tentang Penunjukan Bagian Pembikinan Sera Dan Vaksin Dari Pda Lembaga Pasteur Di Bandung Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijven Wet" (staatsblad 1927 No.419) sebagai Undang-undang
51.	35 Tahun 1954	06-12-1954	Pengesahan Persetujuan Tambahan antara Republik Indonesia dengan Export Imbport Bank of Washington
52.	14 Tahun 1952	03-10-1952	Penunjukan Jawatan Regi Garam sebagai Perusahaan I.B.W. dengan nama baru Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
53.	35 Tahun 1947	18-10-1947	Pengesahan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1947 tentang Komisaris Negara Menjadi Undang-Undang

1.

1 Tahun 2021

07-05-2021

Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA)

2.

1 Tahun 2020

28-02-2020

Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement)

3.

17 Tahun 2017

22-11-2017

Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)