Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat

NO	NOMOR	TANGGAL PENGESAHAN	TENTANG
1.	4 Tahun 2024	02-07-2024	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan
2.	17 Tahun 2023	08-08-2023	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
3.	6 Tahun 2023	31-03-2023	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
4.	4 Tahun 2019	15-03-2019	Kebidanan
5.	6 Tahun 2018	08-08-2018	KEKARANTINAAN KESEHATAN
6.	1 Tahun 2018	09-01-2018	KEPALANGMERAHAN
7.	18 Tahun 2017	22-11-2017	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
8.	15 Tahun 2016	06-10-2016	Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)
9.	38 Tahun 2014	17-10-2014	Keperawatan
10.	36 Tahun 2014	17-10-2014	Tenaga Kesehatan
11.	18 Tahun 2014	07-08-2014	Kesehatan Jiwa
12.	20 Tahun 2013	06-08-2013	Pendidikan Kedokteran
13.	24 Tahun 2011	25-11-2011	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
14.	52 Tahun 2009	29-10-2009	Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
15.	44 Tahun 2009	28-10-2009	Rumah Sakit
16.	36 Tahun 2009	13-10-2009	Kesehatan
17.	40 Tahun 2004	19-10-2004	Sistem Jaminan Sosial Nasional
18.	39 Tahun 2004	18-10-2004	Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
19.	29 Tahun 2004	06-10-2004	Praktik Kedokteran
20.	2 Tahun 2004	14-01-2004	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
21.	21 Tahun 2003	25-07-2003	Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konveksi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan)
22.	13 Tahun 2003	25-03-2003	Ketenagakerjaan
23.	28 Tahun 2000	20-12-2000	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang
24.	21 Tahun 2000	04-08-2000	Serikat Pekerja/Serikat Buruh
25.	11 Tahun 1998	10-11-1998	Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan
26.	25 Tahun 1997	03-10-1997	Ketenagakerjaan
27.	23 Tahun 1992	19-09-1992	Kesehatan
28.	10 Tahun 1992	16-04-1992	Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
29.	3 Tahun 1992	17-02-1992	Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
30.	4 Tahun 1984	22-06-1984	wabah Penyakit Menular
31.	7 Tahun 1981	31-07-1981	Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
32.	1 Tahun 1970	12-01-1970	Keselamatan Kerja
33.	14 Tahun 1969	19-11-1969	Ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja.
34.	3 Tahun 1969	05-04-1969	Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor.
35.	7 Tahun 1968	16-07-1968	Perubahan Pasal 3 Undang-Undang No.6 Tahun 1962 tentang Wabah
36.	3 Tahun 1966	11-06-1966	Kesehatan Jiwa
37.	2 Tahun 1966	11-06-1966	Hygiene.
38.	18 Tahun 1964	31-10-1964	Wajib Kerja Tenaga Para Medis.
39.	12 Tahun 1964	23-09-1964	Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
40.	7 Tahun 1963	05-08-1963	Farmasi
41.	6 Tahun 1963	22-07-1963	Tenaga Kesehatan.
42.	11 Tahun 1962	03-08-1962	Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum.
43.	6 Tahun 1962	05-03-1962	Wabah.
44.	2 Tahun 1962	18-01-1962	Karantina Udara
45.	3 Tahun 1961	25-02-1961	Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.106 mengenai istirahat mingguan dalam perdagangan dan kantor-kantor.
46.	9 Tahun 1960	15-10-1960	Pokok-pokok Kesehatan.
47.	18 Tahun 1959	26-06-1959	Penetapan "undang Undang Darurat No. 5 Tahun 1958 Tentang Kedudukan Hukum Apotik Darurat" (lembaran Negara Tahun 1958 No. 137), Sebagai Undang Undang *)
48.	3 Tahun 1958	19-01-1958	Penempatan Tenaga Asing
49.	80 Tahun 1957	31-12-1957	Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya
50.	26 Tahun 1957	27-07-1957	Perubahan Undang-undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
51.	22 Tahun 1957	08-04-1957	Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
52.	3 Tahun 1956	23-02-1956	Pembebasan Dokter Soegiri dari Penggantian Uang
53.	22 Tahun 1954	27-07-1954	Undian
54.	21 Tahun 1954	12-06-1954	Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan
55.	23 Tahun 1953	25-11-1953	Kewajiban melaporkan Perusahaan.
56.	22 Tahun 1953	25-11-1953	Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan.
57.	18 Tahun 1953	11-06-1953	Penunjukan Rumah Sakit Partikulir yang merawat orang-orang yang miskin dan orang-orang yang kurang mampu.
58.	4 Tahun 1953	21-02-1953	Apotek Darurat.
59.	3 Tahun 1953	21-02-1953	Pembukaan Apotek.
60.	9 Tahun 1951	13-07-1951	Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Secara Rasionil.
61.	8 Tahun 1951	13-07-1951	Penangguhan Pemberian Surat Izin Kepada Dokter dan Dokter Gigi.
62.	10 Tahun 1951	13-07-1951	Mengatur Tenaga Dokter Partikulir dalam Keadaan Genting.
63.	3 Tahun 1951	08-01-1951	Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 No.23 Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.
64.	2 Tahun 1951	08-01-1951	Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan tahun 1947 No.33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.
65.	1 Tahun 1951	08-01-1951	Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja tahun 1948 No.12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.
66.	23 Tahun 1948	23-07-1948	Pengawasan Perburuhan Tahun 1948.
67.	12 Tahun 1948	21-04-1948	Undang-Undang Kerja Tahun 1948.
68.	34 Tahun 1947	18-10-1947	MENETAPKAN BERLAKUNYA "UNDANG-UNDANG KECELAKAAN 1947" BAGI KECELAKAAN-KECELAKAAN KARENA PERANG YANG MENIMPAH BURUH BERHUBUNG DENGAN HUBUNGAN KERJA
69.	33 Tahun 1947	18-10-1947	Undang-Undang Kecelakaan 1947

1.

4 Tahun 2024

02-07-2024

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

2.

17 Tahun 2023

08-08-2023

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

3.

6 Tahun 2023

31-03-2023

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang